JPPI: SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat Berpotensi Langgar Konstitusi, Terancam Seperti RSBI

休闲 2025-05-31 09:16:16 127

JAKARTA,quickq快客官网苹果下载 DISWAY.ID- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI) Ubaid Matraji mewanti-wanti pemerintah soal pembentukan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat yang berpotensi melanggar konstitusi.

"Ini bisa jadi akan bernasib sama dengan yang dialami RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)," ungkap Ubaid dalam keterangannya, 16 Januari 2025.

JPPI: SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat Berpotensi Langgar Konstitusi, Terancam Seperti RSBI

JPPI: SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat Berpotensi Langgar Konstitusi, Terancam Seperti RSBI

Sekolah unggulan model tersebut sebenarnya sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2013 silam.

JPPI: SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat Berpotensi Langgar Konstitusi, Terancam Seperti RSBI

BACA JUGA:5 Ide Kegiatan Isra Miraj 2025 di Sekolah dan Pesantren, Auto Nambah Ilmu

JPPI: SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat Berpotensi Langgar Konstitusi, Terancam Seperti RSBI

"Saat itu, MK menyatakan bahwa RSBI bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UUD 1945," lanjutnya.

Di mana, layanan pendidikan itu harus berkeadilan dan dapat diakses untuk semua anak, bukan untuk kalangan dengan ekonomi tertentu saja.

Pasalnya, menurut Ubaid, sekolah unggulan ini biasanya akan dihuni oleh mayoritas anak-anak dari kalangan menengah ke atas karena mereka memiliki akses lebih pada sumber-sumber belajar.

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Upayakan Sekolah Rakyat Tak Tumpang Tindih dengan Sekolah Umum

Bersama dengan itu, sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat.

"Anak-anak dari keluarga miskin akan terus terperangkap dalam siklus ketidaksetaraan, sementara anak-anak dari keluarga lebih mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sekolah unggulan," tandasnya.

Hal ini lantas memperburuk ketimpangan sosial yang selama ini sudah ada sehingga semakin sulit untuk diatasi.

BACA JUGA:Mensos Gus Ipul soal Sekolah Rakyat: Mulai Uji Coba di Jakarta

Padahal seharusnya layanan pendidikan harus bersifat inklusif, bukan diskriminatif yang bisa timbul dari pembentukan sekolah ini.

"Dengan memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, diskriminasi dalam layanan pendidikan dapat terjadi," cetusnya.

  • 1
  • 2
  • »

本文地址:http://www.quickq-ws.com/html/30c599885.html%20l
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Jalan Rusak Bikin Maut Mengintai, Pengamat Transportasi: Anggaran Ada, Tapi Kok Masih Berlubang?

Mendikdasmen Sebut Kasus Guru Honorer Supriyani Sudah Berakhir dengan Damai

Berapa Batas Minum Kopi Hitam Harian?

Hadirkan Mesin Hybrid, Lexus Tetap Tak Turunkan Derajat Mobil Mewahnya

FOTO: Singsing Fajar Perdana 2024 di Ufuk Bromo

Indonesia Masih Dikuasai Susu Impor dari Australia dan New Zealand, Ekonom Ungkap Dampaknya

10 Pulau Terbaik di Asia 2024: Bali Juara, Lombok Peringkat ke

Seleksi PPPK Tahap 2 Dibuka 17 November 2024, Ini Link dan Cara Daftarnya

友情链接